Dari Kaca Negara melihat Indonesia VIII [ SBY].

SECARA MITOLOGIS PRESIDEN SBY = SATRIA BOYONG PAMBUKANING GAPURO (CENTURY GATE OPENER).

Penyaji teringat pada tulisan pemulung sebelum Pemilu 2004 dengan judul SBY = SINTEN BOTEN YAKIN ?
Yang ternyata benar memenangi Pemilu 2004 bahkan 2009. Sebagai hasil pilpres secara langsung maka betapa tepat paweling sang pujangga bahwa satria ini diboyong dan diusung oleh rakyatnya untuk dimulyakan diluhurkan didudukkan sebagai sang satria boyong pambukaning gapura sebagai century gate. Lalu bagaimana melaksanakan mandate rakyat tsb?.

Pemerintahan SBY telah berusaha sekuat tenaga dengan berbagai kiat termasuk menciptakan ”economi kreatif dan industri kreatif”. Serta kebijakan ”Pro poor, Pro job & pro growh; juga PNPM Mandiri”, dan berbagai kebijakan lainnya telah diambil. Sekalipun belum dapat direalisir dengan baik toh tak dapat dimungkiri bahwa bayak sudah prestasi yang telah dicapainya, seperti klaim penurunan , pengurangan angka garis kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang signifikan di tengah resesi global yang mengakibatkan banyak negara Eropa pertumbuhan ekonominya minus hingga maksimum minus 13,1% seperti di Latvia. Kecuali Albania dan Cyprus yang masing – masing mampu bertumbuh sekalipun hanya 1,2% dan 0,3% pada kwartal I/2009 demikian pula Amerika Serikat bahkan Jepang dalam kwartal IX/2008 GDPnya turun hingga minus 3,3% tak ketinggalan Singapura yang biasanya paling top di Asia pun bahkan minus 10,1% yang sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya.

Kecenderungan stabilitas nilai kurs rupiah dan Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dan Bulog berhasil menyerap 8,4% produk beras nasional dan mampu menyediakan stok hingga 1,4 juta ton dan lain sebagainya. Terbukti SBY terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia yang berpasangan dengan Budiono untuk yang kedua kalinya yang telah dilantik pada 20 Oktober 2009.

Disamping itu rakyat begitu mencintainya terbukti pula saat open house hari ke dua Lebaran, antrian masyarakat konon hingga 3 kilo meter panjangnya. Suatu rekor yang belum pernah terjadi. Di bidang politik, basis politik SBY bertambah kuat. Partai Demokrat mengalami kenaikan dukungan rakyat hampir 3 kali lipat, dan sekarang mengontrol dukungan 26 persen kursi di DPR bahkan termasuk pendukung koalisatornya kini amat fantastis = 432 kursi (76,53%) .

Ada apa dengan pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, yang dinilai banyak pengamat merupakan bagi – bagi jatah atau balas budi kepada para parpol koalisator. Nampaknya ujian 100 harinya telah dihadang pula oleh kasus Bank Century yang menyeret nama Wakil Presiden Budiono (yang waktu itu menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia dan Menkeu, Sri Mulyani serta adanya kriminalisasi terhadap pejabat wakil ketua KPK (non aktif) Bibit Samad Riyanto dan Candra M Hamzah yang sebelumnya telah terjadi pada Ketua KPK Antasari Ahzar. Nampaknya beliau sedang menghadapi ujian yang maha berat dan amat sulit ibarat makan buah simalakama. Melaksanakan rekomendasi Team 8. Bila dilaksakan ibaratnya akan mati emak pun pula sebaliknya tidak melaksanakan justru akan mati bapak, sungguh suatu pilihan yang sulit, pelik dan begitu riskan. Oleh sebab itu Head Line Kompas, Kamis, 19 November 2009 berjudul : “Presiden : Jangan Paksa Saya” amatlah wajar dan mudah dimengerti, demikian pula penekanan pidato Presiden SBY yang dinilai ambiguitas itu.

Dengan maraknya isu negative telah mengusik nurani SBY sehingga terpaksa mengeluarkan sumpah di hadapan para pendidik saat HUT PGRI LXIV menyusul banyak pejabat yang bersumpah atas gojang – ganjing “Cicak melawan Buaya”. SBY seharusnya bijak dan bajik karena sumpahnya cukup sekali saat dilantik menjadi presiden untuk yang ke dua kalinya sehingga tidak menimbulkan dampak phycologis dan ranah hukum tidaklah harus dibawa ke nuansa agamis. Namun itulah yang terjadi.

Sasmita Suro 1942 SJ tahun yang lalu adanya “9 R” yakni : ruwet; rendet; reseh; rusuh; rusak; rugi; rawan, rentan dan riskan benar – benar begitu sulit untuk dielakkannya bahkan telah menjadi suatu kenyataan.

Dapat disimpulkan bila 100 hari dalam rezim KIB Jilid I terjadi prahara alam yang maha dahsyat dengan adanya “tsunami di NAD”, pada rezim KIB jilid II terjadi “tsunami hukum & keadilan” dngan maraknya “ seribu satu permafiaan”, yang melibatkan berbagai para elit penyelenggara Negara. Ini semua adalah sebagai ekses dari kejumawaan bangsa ini yang telah dengan sengaja menggantikan (esensi) dasar Negara dan atau nuraninya bangsa yakni “PANCASILA” dengan yang lain.


JANJI – JANJI SBY ADALAH HUTANG BAGI RAKYAT ?

Setelah banyak janji pada pemerintahan jilid I, yang belum terpenuhi sebagaimana buku S. Lontoh, kemudian janji – janji baru pun marak setidaknya seiring dengan penutupan kampanye Pilpres putaran terakhir pada 4 Juli 2009 oleh SBY – Budiono di Gelora Bung Karno itu ? SBY mencanangkan lima programnya yakni : Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat; Penguatan demokrasi dan menghargai HAM; Penegakan hukum & Pemberantasan korupsi serta pembangunan yang adil dan merata dengan 15 macam skala preoritasnya itu.

Setelah sukses besar meraup simpati pemilih, singgasana untuk yang kedua kalinya telah menantinya maka dalam program 100 harinya seiring dengan membahananya kasus Bibit & Chandra tentang adanya kriminalisasi KPK dan cicak versus buaya maka SBY disamping membentuk team delapan, mencanangkan pula 15 skala preoritas tersebut yakni selain Pemberantasan Mafia Hukum adalah :
1. Penanggulangan Terorisme
2. Revitatalisasi Industri Pertahanan
3. Listrik
4. Produksi dan Ketahanan Pangan
5. Revitaliasi Pabrik Pupuk
6. Membenahi Keruwetan Tanah dan Tata Ruang
7. Infrasturuktur
8. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
9. Investasi dan Pembiayaan
10. Perubahan Iklim dan Lingkungan
11. Reformasi Kesehatan
12. Pendidikan
13. Penanggulangan Bencana
14. Sinergi Pusat dan Daerah
Guna melaksanakan skala prioritas elit Partai Demokrat dan SBY harus piawai merangkul & sekaligus mengendalikannya para koalisatornya agar tidak ada yang balelo. Apa lagi kini muncul stigma bagi SBY sebagai ”super hero” (Kompas, 11 November 2009, hal.5). namun dengan adanya ’SEKBER atau SEKGAB” merupakan berkah atau sebaliknya hanya sejarahlah yang akan mencatatnya.

HILANGNYA RESPUBLICA

Res adalah pemerintahan dan publica adalah rakyat, maksudnya pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan rakyat. Dengan restorasi UUD 1945 secara besar – besaran dimana lembaga sang pemilik sah kedaulatan rakyat telah dibonsaikan atau dikerdilkan maka esensi respublika itu telah kehilangan roh. Kini hakekatnya pemerintahan itu hanya dijalankan oleh dan untuk elit partai politik semata sehingga bisa jadi yang mendekati sistem ketata negaraan Indonesia adalah ”resparpolitaria”.
Memang sejak Proklamasi, Perkembangan perpolitian di Nusantara telah direnda oleh sikap pro dan kontra bila Bung Karno menggagas adanya mono partai yakni ”Satu Partai Pelopor” atau setidaknya menyederhanakan jumlah partai politik dan meningkatkan isi - jiwanya dengan ”respublica”, sebaliknya oleh Bung Hatta dikeluarkanlah maklumat Wakil Presiden paska Proklamasi dengan liberalisasi partai politik. Sehingga Pemilu I pada 1955 diikuti oleh 29 parpol dan di era transisional ini diikuti oleh 44 parpol baik nasional maupun lokal. Sayangnya perkembangan partai politik terjerembab pada syahwat meraih kekuasaan semata bukan lagi bagaimana memberdayakan tenaga rakyat guna merealisir amanat penderitaan rakyat.

Golkar yang telah sangat berpengalaman selama hampir enam windu toh tumbang dan PDIP hanya mampu menjadi superstar selama lima tahun dan kini Partai Demokrat berjaya namun dapat dipastikan setelah SBY meninggalkan singgasana nampaknya Partai Demokrat akan bernasip sama, setali tiga uang. Parpol kini miskin platform, papa idiologi dan aplikasinya dalam masyarakat yang menonjol justru hanya sebuah ”pencitraan diri” atau seduksi demi sebuah kekuasaan. Berapa pun ongkos politik untuk itu parpol yang berduit tak segan – segan menghambur – hamburkan uang hanya untuk bercitra diri lewat layar – layar kaca dan media efektif lainnya. Bila itu yang terus berlangsung ibarat menyemai ”pepesan kosong belaka”. Dan kelak rakyat pemilih akan kecewa dan menyesal sehingga akhirnya akan semakin selektip dan meningkatkan resistensinya.
Dan bila itu yang terjadi maka ”kecelakaan & tragedi demokrasi” akan menjadi suatu kenyataan dengan ditinggalkan warga dan para simapatisannya.

Kenyataan tersebut di atas diakui sendiri oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Sutrisno Bachir, yang tak bersedia untuk dicalonkan lagi dalam bursa ketua umum PAN dengan menyatakan bahwa : ”Parpol itu berkerumun orang pragmatis, hedonis & machiavellis yang menghalalkan segala cara” (Kompas, Kamis 5 November 2009 hal. 3).

Maka bisa jadi gunanya kelahiran partai dan adanya partai sudah tidak diketahui dan tidak dipahami lagi oleh pemimpin – pemimpinnya. Kalau partai dalam keadaan ”terjepit” maka ia berteriak atas nama rakyat, tetapi bila ia sudah ”menang” partai itu lupa akan kewajibannya dan kembali rakyatlah yang ditindasnya. Demikianlah pernyataan Bung Karno dalam pidatonya ”Tentang Gunanya Ada Partai”.

Nah Partai politik untuk tetap berada teratas dan memperoleh simpati rakyat tak ada jalan lain harus merevitalisasi diri dengan jiwa baru dan cara baru seperti adanya fusi suka rela berdasarkan prinsip idiologi dan perjuangan. Partai yang bernafaskan Islam, Nasionalis dan atau Sosialis alangkah bijak, bajik dan arif demi amanat rakyat berkenan meleburkan diri (menfusikan diri) tidak perlu harus diatur oleh Pemerintah dan pendirian parpol baru harusnya ditolak oleh Pemerintah. Karena kalau hanya sekedar takut dikatakan tidak demokratis sungguh membingungkannya dan hanya akan menciderai ”amanat penderitaan rakyat”.

Partai yang kemauannya cocok dengan kemauan rakyat jelata, partai yang segala – galanya cocok dengan kemauan natuur, partai yang memikul natuur dan terpikul oleh natuur maka akan tetap eksis untuk selama – lamanya. Maka Hanya dengan respublica & pengabdian kepada rayatlah parpol itu beroleh simpati rakyat. Jangan pula dibiarkan raibnya prinsip respublika itu.

KABINET INDONESIA BERSATU JILID II

Menjelang pengumuman susunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II, pasar modal sempat terkoreksi karena isu mundurnya jadwal pengumuman kabinet oleh SBY. Tak dapat dimungkiri bahwa SBY adalah sosok yang bijak dan cerdas sehingga dia berusaha mengakomodir berbagai keinginan para koalisatornya untuk duduk di dalam kabinet. Tak ketinggalan para pentholan parpol seperti PKS; PKB dan P3 diberikan jatah sebagai menteri. Sungguh pun demikian suara sumbang tetap saja muncul seperti anggapan susunan KIB II adalah sekedar bagi – bagi kursi, Sukardi Rinakit bahkan menyebutnya ”Kabinet Perkoncoan” dan Fuad Bawazir menyebutnya ”Kabinet Neolib”.Memang Presiden SBY memiliki hak prerogatif namun sulit baginya untuk mengelak atas balas jasa, karena bagaimana Patrialis Akbar dari PAN yang gagal menjadi anggota DPD ditunjuk sebagai Menkumham, demikian pula H.R. Agung Laksono yang tak lagi dipercaya rakyat sehingga gagal menjadi anggota DPR justru didudukkan sebagai Menkokesra dalam rangka menjalankan amanat rakyat ? Fuad bukan tanpa alasan memberi julukan kepada skuad menteri SBY periode 2009-2014 itu. Menurut dia, komposisi KIB II sangat didominasi wajah-wajah yang memiliki rekam jejak lebih memprioritaskan kepentingan asing di Indonesia ketimbang rakyatnya sendiri. Seperti Sri mulyani, Mari Elka Pangestu, Boediono, Endang Rahayu Sedyaningsih, dan Purnomo Yusgiantoro.
"Kabinet ini mencerminkan neoliberalisasi dalam semua bidang," ujarnya dalam talkshow bertema “Pemerintah Baru Bencana Baru Bagi Indonesia?”, di auditorium Adhyana Wisma Antara, Jakarta, Kamis (22/10/2009). Masih menurut Fuad Bawazir bahwa KIB jilid I, sudah kental nuansa neoliberalismenya. Hanya saja, masih terbatas pada bidang politik dan ekonomi. Pada KIB II neoliberalisasi tampak akan diperluas dalam berbagai bidang seperti : pertahanan, keamanan, serta kesehatan. "Indikasinya Pak Purnomo diangkat jadi Menteri Pertahanan dan Endang jadi Menteri Kesehatan. Tapi prediksi saya mudah-mudahan tidak terjadi," harapnya. Sementara itu, Ichsanuddin Noorsy menyatakan KIB II merupakan kabinet tukang bohong. Argumentasinya banyak figur yang tidak ditempatkan pada posisi yang tepat. Noorsy pun menyoroti dipilihnya Endang sebagai Menkes dan Hatta Radjasa sebagai Menko Perekonomian. Padahal, sambung dia, sedang berlangsung peperangan ekonomi. Noorsy mencontohkan pertemuan G20 menunjukkan peperangan ekonomi antara AS dan sekutunya (Uni Eropa dan Jepang) melawan RRC dan sekutunya (Brasil, Rusia, India, Cina).
"Apa Hatta mampu menghadapi peperangan ini," tanyanya. Memang pengangkatan DR. Endang Rahayu Sedyaningsih yang tanpa propertest yang menggantikan camen DR. Nila Djuwita Moeloek yang kontroversial itu mendapat tanggapan beragam dari masyarakat apa lagi tersiar berita bahwa ia diduga terlibat penjualan virus Flu Burung dan juga sebagai anggota team dari Namru sebagaimana dinyatakan oleh mantan Menkes yang Soekarnois, dr. Fadilah Sapari itu.
Elit P/Demokrat tentu sulit untuk membantah adanya anggapan pratek neolib karena : Penduduknya digusur tapi investor asing diundang untuk menguasai tanah selama 95 tahun & diperbolehkan memiliki saham sebesar 99%, sebagaimana UU No.25/2007. Apakah itu sudah direvisi ? Disamping itu justru investor asing pun diundang untuk menyewa hutan lindung & hutan produksi dengan sewa Rp 120 – Rp 300 per meter persegi per tahun hanya demi menaikkan Penerimaaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana PP 2/2008.

Belum genap seminggu Pemerintahan SBY – Budiono telah menyeruak beberapa persoalan pelik diantaranya mencuatnya kasus Bank Century, tentang B/O sebesar 6,7 triliun yang menyebabkan digelarnya Hak Angket (penyelidikan). Dimana obsi“Century Gate” yang menghadirkan efek domino, satu sisi terjadinya perpecahan koalisastor pendukung Partai Demokrat, di sisi yang lain Fraksi Partai Demokrat dan koalisator setyanya ingin menciptakan formula baru yakni opsi B (ada tiga opsi A, B & C), dimana C merupakan : “oplosan antara madu dengan racun atau yang haq dengan yang batil” untuk dijadikan alternative solusi menjelang penutupan sidang paripurna DPR, 3 Maret 2010, yang sebelumnya tidak pernah ada. Hebatnya lagi disponsori pula oleh partai yang membawa panji –panji Islam yakni PPP. Seolah apa yang difirmankan - NYA dalam QS : Al – Baqarah (2) ayat 42 : “Janganlah kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil dan jangan kamu sembunyikan yang hak sedangkan kamu tahu”.

Dalam politik sungguh benar adanya bahwa tidak ada musuh yang abadi kecuali kepentingan itu sendiri yang abadi maka bagaimana GOLKAR yang all out mencecar Pemerintah (Menkeu Sri Mulyani), toh setelah beliau mengundurkan diri, mulai terkuak bahwa seolah bukan kasus century gatenya melainkan SMInya. Karena sehari paska pengunduran SMI, rakyat kembali terperangah dengan adanya Sekber atau Sekgab dimana Ketua Hariannya, Bang Ical pentholan P/Golkar.

“KOALISI KHIANATI RAKYAT”, Ical tak berniat Hak Pendapat (judul Kompas, 22 Mei 2010). Pernyataannya setelah membuka Munas IX Sentral Org. Karyawan Swadiri, 20 Mei 2010, dia menyatakan bahwa : “Sekarang P/Golkar tidak lagi mengadakan kegiatan hak menyatakan pendapat”. Dalam sajian tersebut dinyatakan bahwa : “Pengkhianatan I, terjadi parpol anggota koalisi pemerintah menutup kasus Bank Century seperti dengan menghentikan proses menyatakan pendapat (DPR). Pengkhianatan II, DPR tidak beraksi atas pidato SBY yang menyatakan bahwa : “Tidak ada masalah dalam kebijakan pemberian dana talangan 6,7 triliun yang bertentangan dengan pendapat DPR dimana ada dugaan penyalah gunaan wewenang dan penyelewengan dalam kebijakan tersebut yang dinyatakan pada 3 Maret 2010. (TENGARA APA DENGAN NOMER CANTIK 3 – 3 – 3 ?).
Pernyataan keras pun datang dari Reform Institue, Yudi Latif menyatakan bahwa : “Putusan partai koalisi, khusunya P/Golkar menghentikan hak menyatakan pendapat merupakan bentuk pemufakatan jahat untuk menistakan lembaga DPR”. Alasannya sebagaimana telah disngung diatas.

Nah keterkejutan masyarakay belum usai masih muncul issue yang mencengangkan yakni adanya usulan dana aspirasi bagi anggota DPR sebesar 15 m/orang, hal itu masih hangat, kembali dikejutkan adanya isu reshuffle Kabinet seiring dikeluarkannya rapor merah bagi 3 kementerian (PU, Menkoinfo dan Menkumham) dan 3 bagi menko (Kesra, menko polhukam dan menko ekonimi), sekalipun dibantah oleh para petinggi Golkar sendiri.

Nah lagi- lagi janji SBY pada putaran terakhir kampannyenya khususnya Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dan setelah paska 100 hari pemerintahannya khususnya (1).Listrik dan (2). Produksi dan Ketahanan Pangan yang ternyata menambah derita nistapa rakyat, bayangkan sekedar cabe, bumbu dapur naik antara 200% hingga 1.000% (seperti cabe dan tomat dll.). Kenaikan TDL yang dijanjikan kenaikan per 1 Juli 2010 1- 15% ternyata prakteknya antara 35,04% - 47,84%. Bayangkan industry foodstaf terkena dampak beruntun ya harga bakunya ya listriknya. Bayangkan dunia usaha dengan dibukanya globalisasi regional dengan China saja telah mengalami deficit Neraca Perdagangan sejak Januari – Mei 2010 telah mencapai US$ 2,11 milyar sementara tahun lalu hanya US$ 2,5 miliar. Maka sudah jatuh ketimpa tangga maka pengangguran dan kemiskinan akan melesat naik karena banyak pabrik yang mengurangi karyawan dan atau bahkan tutup. Maka Metro TV pada 17 Juli` menyajikan suguhan “Menggugat “Ketahanan Pangan dan energy”. Pemerintah ditelanjangi secara nudis.

KESIMPULAN
Semakin kita menjauh dari dasar Negara PANCASILA dan UUD 1945 maka kesengsaraan rakyat akan semakin terjadi massif.
Para elit penyelenggara Negara sudah waktunya berfikir secara komprehensif yang lahir yang batin yang tersurat dan yang tersirat karena dari awal kita sudah mufakat menjadikannya Pancasila sebagai dasar Negara yang juga merupakan nuraninya rakyat dan rahim kebudayaan Nusantara.
Untuk kesempurnaan stigma “SATRIA BOYONG PAMBUKANING GAPURA”, Bp Yudhoyono masih memiliki 4 tahun lebih. Nah untuk menggenapinya, seyogyanya berkenan tanpa harus berlama –lama untuk mengeluarkan Dekrit guna kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 pra amandemen. Dan untuk mensejahterakan rakyatnya dapat berlaku tegas setiap penyimpangan dengan dasar Negara dan UUD 1945 harus dinyatakan batal demi hukum. Sehingga cicilan hutang kepada IMF & Bank Dunia tidak harus dibayar! Mengapa ?, karena diakui sendiri oleh penasehat Pemerintah Kang Mas John Perkins bahwa ada maksud terselubung dimana agar Indonesia runtuh dengan tetap begantung pada IMF. Masihkah pantas kita diperdaya dikibulin dihancurkan tapi teap setya membayar hutangnya ? Kembali daur ulang sejarah tentang hutang pun ternyata terjadi pula, bila paska kemerdekaan NPKRI ini dinyatakab berhutang US$ 3 M kepada Belanda dimana 800 jutanya adalah untuk menghancurkan republic ! Tapi Kabinet Sastro Amijoyo menganulirnya. Nah apakah SBY mau meniru Pak Sastro itu ?.

Kontrak karya dengan perusahaan trans nasional seperti Free Port dsbnya. yang jelas – jelas menyimpang dari pasal 33 UUD 1945 hendaknya dinasionalisasikan karena dasar hukum kita jelas, mengapa tidak berani menegakkan kedaulatan negerinya sendiri ? Negara kecil Bolevia dan Venezuela begitu heroic menasionalisasikan perusahaan transnasional tanpa harus berunding, toh menang kareana itu demi rakyat, maka seluruh rakyat Indonesia pun pasti akan mendukungnya! Bila perusahaan tambang itu bisa dikelola sendiri maka mudah untuk memulangkan TKW dan memberikan pancing pada mereka. Jangan teruskan mengorbankan bangsanya menjadi gedibal 27 di abat jahiliah modern ini, di telapak orang – orang asing/
Uang politik Pemilusung yang selama 5 tahun lalu (k.l. 1.925 tiliun) diperkirakan telah mampu untuk menutup seluruh hutang Negara, tentu bisa dialihkan untuk pemberdayaan ekonomi
rakyat. Janganlah agar terkesan sebagai Negara demokratis justru tujuan utama mendirikan Negara agar rakyatnya dapat hidup sejahtera, adil makmur, berdaulat dan merdeka justru menjadi bangsa yang kufur dan menjunjung kemudlaratan! Demokrasi seperti yang diwasiatkan oleh Bung Karno haruslah yang dapat dipertangung jawabkan kepada rakyat dan kepada TUHAN – nya.

Sementara kesamaan dengan nasib rezim Brawijaya Pamungkas V, dimana bahkan SBY yang terancam jiwanya oleh kaum teroris, dan pernyataannya menjelang kenjungan ke negaraan ke Singapura dan Malaysia pada Senin 17 Mei 2010 yang menyatakan bahwa : “Aksi teroris dalam 10 tahun terakhir sebagai upaya mendirikan Negara Islam Indonesia”. Konotasi “terorisme” bukanlah hanya kelompok Nordin M Top, tapi terorisme yang lain baik dalam bentuk intimidasi, pemaksaan kehendak, anarkisme, sampai pengharaman Pancasila serta terorisme ekonomi dsbnya. Maka seyogyanya tidaklah hanya cukup hanya diwacanakannya saja melainkan haruslah dibabat seakar – akarnya, siapapun mereka yang ingin mengganti PANCASILA dengan gerakan pengharam dan penistaan dasar Negara! Maka bila BP Yudhoyono dan para penyelenggara Negara tetap saja telah merasa cukup dengan kebijakan normatifnya, maka janganlah sedikitpun alpa bahwa “DPR jalanan” dan show of force “Alam Agung” yang telah menjadi saksi berdirinya NPKRI dan sekaligus mencukupi segala kebutuhannya, kapan saja akan dapat beraksi//

Akhirnya marilah kita berdoa bersama semoga para pemimpin negeri ini mendapatkan anugerah NYA apapun bentuknya untuk sekuat tenaga berjuang demi rakyat, kawula alit yang telah mempercayakan mereka semua.
Perjuangan yang disinari oleh apinya Islam, Pancasila senantiasa berpijak pada “Benar (bener), tepat (pener) dan bersih (suci)! Oleh karnanya bangsa dan negara ini hanya dapat dimanage dengan tiga bangsal yakni “Piloshopie, religie dan wetenschap (iptek)”. Semoga//

Kepada handai taulan mohon dibukakan pintu maaf mana kala banyak kesalahan dan menyinggung hati sanubarinya karena tak mungkin kami anjang sana ke tempat para pembaca untuk permohonan ini.
//KARMANE FA DIKARSATE MAPALESYU KADYATJANA!